USD
Rp14.096
(+0.1%)
SGD
Rp10.401
(+0.04%)
EUR
Rp15.956
(+0.12%)
AUD
Rp10.044
(+0.5%)
DKK
Rp2.138
(+0.12%)
SEK
Rp1.508
(+1.27%)
CAD
Rp10.621
(+0.4%)
NZD
Rp9.652
(+0.44%)
GBP
Rp18.314
(-0.37%)
HKD
Rp1.796
(+0.11%)
JPY
Rp127
(+0.15%)
SAR
Rp3.759
(+0.09%)
CNY
Rp2.085
(+0.03%)
MYR
Rp3.453
(+0.24%)
THB
Rp452
(-0.03%)

Peran Pak Harto dan Penetapan Hari Pers

Milenia.id – Surabaya, Jawa Timur menjadi lokasi puncak peringatan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari 2019.

Mengusung tema “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital” menjadi era baru bagi kemerdekaan pers di Tanah Air. Bagaimana sejarahnya?

Dalam catatan sejarah, penetapan ini terjadi di era Pemerintahan Soeharto yang merespons permintaan kalangan pers akan adanya Hari Pers Nasional.

Jalan Panjang penetapan Hari Pers Nasional bermula dari Kongres ke-28 PWI, berlangsung di kota Padang, Sumatera Barat, pada tahun 1978. Dalam pertemuan itu, salah satu poin penting adalah kehendak wartawan Indonesia ingin menetapkan 1 hari bersejarah untuk memperingati peran dan juga keberadaan pers secara nasional.

Rekomendasi hasil kongres Padang dikuatkan dengan hasil sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung pada 19 Februari 1981. Kehendak tersebut akhirnya disetujui oleh Dewan Pers untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah sekaligus menetapkan penyelenggaraan Hari Pers Nasional.

7 tahun usai kongres ke-28 PWI yang dilaksanakan di kota Padang, Sumatera Barat, pada tahun 1978, Soeharto baru bisa memenuhi keinginan para wartawan tersebut. Melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, Soeharto menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional bersamaan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) yang ke-39.

Ketika itu, Soeharto menegaskan bahwa pers muncul sebagai obor penerangan. Soeharto juga memberikan penjelasan mengenai GBHN 1983 dan berusaha mengembangkan pers yang sehat, bebas dan bertangung jawab.

“Pertumbuhan dan peningkatan pers nasional akan memberikan nilai positif bagi perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia,” kata Soeharto, dikutip dari Harian Kompas yang terbit pada 10 Februari 1985.

Selain penetapan Hari Pers Nasional, pemerintah Orde Baru juga memberikan penghargaan secara khusus kepada wartawan yang berusia hingga 70 tahun. Menteri Penerangan Harmoko memberikan penghargaan kepada sepuluh wartawan senior dari beberapa surat kabar.

Mereka yang menerima hadiah, disaksikan oleh para wartawan dan karyawan pers yang datang lebih dari 5.000 orang. Namun, ada salah satu jurnalis senior yang berusia lebih dari 70 tahun dan tercatat sebagai salah satu pengibar bendera pusaka, namun tak menerima penghargaan. Wartawati senior itu bernama Surastri Karma Trimurti.

Pemerintah Orde Baru tak memberikan penjelasan mengapa mencoret nama SK Trimurti dari daftar penerima penghargaan. Ada dugaan bahwa ini disebabkan peran SK Trimurti yang pernah menjadi anggota Gerwani, salah satu organisasi milik Partai Komunis Indonesia. Setelah Soeharto dan Orde Baru jatuh, peran SK Trimurti tak dilupakan begitu saja. Sebab, selain sebagai jurnalis perempuan pertama, SK Trimurti juga memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan.

Upaya  memperingati jasa SK Trimurti, Aliansi Jurnalis Independen kemudian memberikan penghargaan kepada wartawan Indonesia dengan mengunakan namanya, yaitu SK Trimurti Award.

Tak Juga Merdeka

Meski punya jasa dalam menetapkan Hari Pers Nasional, kemerdekaan pers era Soeharto tak juga bias diraih.

Rezim Soeharto berserta kroninya  melakukan kekangan terhadap pers melalui beberapa jalan, mulai dari izin penerbitan dan percetakan hingga menentukan pemimpin redaksi sebuah media.

Salah satu yang paling kentara, pemberedelan pers. Cara tersebut sudah terjadi sejak paruh akhir 1960-an. Mayoritas media yang berafilisasi dengan PKI atau kelompok kiri lain mengalami pemberangusan.

“Saya menghitung ada sekitar 75 kasus pemberedelan media massa selama Soeharto berkuasa. Misalnya, pada 1978 ada beberapa media pers mahasiswa yang diberedel. Juga pada 1980-an, ada Sinar Harapan dan Prioritas,” ujar peneliti senior Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Ignatius Haryanto, dikutip dari Historia.id

Namun, represi sedemikian rupa itu tak berarti membuat insan pers menyerah. Perlawanan-perlawanan kecil oleh insan pers tetap ada.

Perlawanan menguat saat Majalah Tempo, Detik, dan Monitor diberedel pemerintah pada 1994.

Sebagai bentuk perlawanan, mereka antara lain mendirikan Aliansi Jurnalis Independen pada tahun yang sama. Sejak itu, insan pers menjadi lebih berani melawan represi rezim Soeharto.

“Periode 1994 hingga 1998 itu juga ditandai dengan munculnya pers-pers bawah tanah yang kemudian memberikan informasi alternatif,” kata Ignatius Haryanto. Jadi, masihkah kita bisa berpikir rezim Soeharto adalah masa yang nyaman?

Kebebasan Pers Era Jokowi

Reformasi telah bergulir 21 tahun. Keran demokratisasi terbuka lebar, kebebasan pers mengalir deras. Media bermunculan bak cendawan di musim hujan. Kebebasan mengemukakan pendapat kini dijamin oleh pemerintah.

Pascareformasi,  pemerintah  mencabut sejumlah peraturan yang dianggap mengekang kehidupan pers. Peraturan tersebut antara lain:  Peraturan Menteri Penerangan  Nomor 1 tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin  Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), Permenpen Nomor 2 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Wartawan, Surat Keputusan (SK) Menpen  Nomor 214 Tentang Prosedur dan Persyaratan untuk Mendapatkan SIUPP, dan SK Menpen Nomor 47 Tahun 1975 tentang Pengukuhan PWI dan Serikat Pekerja Surat Kabar Sebagai Satu-Satunya Organisasi Wartawan  dan Organisasi Penerbit Pers Indonesia.

Kebebasan  pers ini kemudian ditegaskan lagi lewat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

UU No. 40 /1999 menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. UU No. 40/1999 menegaskan tidak ada sensor dan pembredelan terhadap pers.

Dan kini, di era Presiden Jokowi ada beberapa pekerjaan rumah yang harusnya diutamakan Jokowi untuk melindungi kebebasan pers.

Ambil contoh tentang visi, misi, dan program aksinya sebagai capres 2014. Dalam catatan Tirto.id, Jokowi berjanji akan menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran. Harapannya agar tidak terjadi monopoli oleh sekelompok orang atau kartel industri penyiaran.

Menurut riset doktoral Ros Tapsell dari Australian National University yang kemudian dibukukan dengan judul Media Power in Indonesia (2017), sampai sekarang mada delapan konglomerasi media yang menguasai frekuensi publik.

Selain soal konglomerasi media, yang harus dibenahi Jokowi adalah soal clearing house, sebuah mekanisme yang ditujukan untuk menyaring permohonan izin wartawan asing yang hendak meliput kondisi di Papua. Proses clearing house melibatkan 18 unit kerja dari 12 Kementerian berbeda dan dikenal berbelit maupun butuh waktu yang lama.

Ketika menghadiri panen raya di Kabupaten Merauke, 10 Mei 2015, Jokowi menegaskan prosedur itu bakal dihapuskan. Jokowi menyatakan bahwa harus ada mekanisme yang transparan dengan tolok ukur yang objektif, guna mempertimbangkan izin jurnalis asing dalam meliput kondisi di Papua.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah intimidasi. Berdasarkan catatan tim advokasi AJI, pada era Jokowi terdapat pola tindak kekerasan baru terhadap jurnalis berupa perundungan maupun penyebaran informasi pribadi melalui media sosial.

Sepanjang 2018, ada tiga kasus persekusi wartawan media daring. Korbannya yakni jurnalis kumparan.com dan detik.com. Data pribadi keduanya, yang sedang meliput “Aksi Bela Islam 211”, diumbar oleh kelompok yang keberatan dengan pemberitaan yang ditulis.

“Persekusi terhadap wartawan belum ada yang diproses hukum. Tapi, beberapa kasus persekusi yang korbannya bukan wartawan, proses hukum jalan. Presiden harus menujukan komitmen yang lebih jelas pada kemerdekaan pers, terutama dalam realitasnya,” ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin.

Buruknya perlindungan terhadap jurnalis pada era Jokowi juga diungkapkan oleh Ade.

“Tidak ada sama sekali progres. Sama saja era SBY [Susilo Bambang Yudhoyono], Jokowi. Jadi, memang tidak memberi perhatian kepada kebebasan pers. Mungkin dianggap sudah aman atau selesai. Padahal, setiap tahun masih terjadi kekerasan terhadap jurnalis,” ungkap Ade.

Itulah penjelasan mengenai hari yang bersejarah yakni hari pers nasional dirayakan setiap tanggal 9 Februari setiap tahunnya.

Dengan adanya hari ulang tahun ini diharapkan pers terus berjaya dan meneruskan kiprah serta perannya sebagai media yang mendukung informasi yang benar dan menegakkan keadilan seperti sejarah berdirinya pers Indonesia.

 

Selamat Hari Pers Nasional 2019

 

Baca Juga
Komentar
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More