USD
Rp14.110
(+0.23%)
SGD
Rp10.406
(+0.17%)
EUR
Rp15.976
(+0.01%)
AUD
Rp10.094
(+0.14%)
DKK
Rp2.141
(+0.02%)
SEK
Rp1.527
(-0.12%)
CAD
Rp10.664
(+0.13%)
NZD
Rp9.694
(+0.17%)
GBP
Rp18.246
(-0.04%)
HKD
Rp1.798
(+0.23%)
JPY
Rp128
(+0.32%)
SAR
Rp3.762
(+0.24%)
CNY
Rp2.085
(+0.13%)
MYR
Rp3.461
(+0.05%)
THB
Rp452
(+0.11%)

Pendaftaran Pegawai Honorer PPPK Dibuka Sore Ini, Cek Syarat dan Jadwalnya

Milenia.id — Pemerintah membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK tahap I mulai sore hari ini, Jumat, 8 Februari 2019 pukul 16.00 WIB. Pendaftaran akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara via laman sscasn.bkn.go.id.

Rekrutmen itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan terhadap ASN yang mendesak.

“Selanjutnya untuk proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer KementerianPendidikan dan Kebudayaan,” kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan dalam keterangan tertulis di situs resmi Sekretariat Kabinet, Kamis, 7 Februari 2019.

Penerimaan PPPK tahap pertama ini, ujar Ridwan, meliputi tenaga harian lepas penyuluh, dosen perguruan tinggi negeri baru, serta eks tenaga kerja honorer kategori II untuk jabatan guru, termasuk guru Kementerian Agama; tenaga kesehatan, serta penyuluh pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013.

Para pelamar mesti memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya berusia maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.

Selain itu, untuk jabatan guru di lingkungan pemerintah daerah, pelamar mesti mengantongi ijazah minimal S1 dan masih aktif mengajar hingga saat ini. Adapun untuk tenaga kesehatan kualifikasi pendidikannya minimal D3 di bidang kesehatan dan memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku.

“Kecuali untuk epidemiolog, entomolog, administrator kesehatan, dan pranata laboratorium kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D3 atau S1 kimia atau biologi,” kata Ridwan.

Adapun syarat mendaftar sebagai penyuluh pertanian adalah berpendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan bidang pertanian atau Sekolah Menengah Atas plus sertifikasi di bidang pertanian.

Ridwan menegaskan bahwa masa hubungan kerja PPPK paling singkat satu tahun dengan perpanjangan berdasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018.

“Masalah perolehan gaji untuk PPPK pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN, dan untuk P3K di Instansi Daerah dibebankan pada APBD, serta dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Sementara itu, aturan teknis dari PP No. 49 tahun 2018, menurut Ridwan, akan diteruskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan BKN.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, pemerintah akan merekrut 150 ribu orang dengan mengutamakan para guru honorer, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, dan tenaga fungsi teknis lainnya. Formasi PPPK diutamakan bagi pelamar yang terganjal masalah usia untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Proses rekrutmen mulai dari pendaftaran, tes, hingga pengumuman akan berlangsung pada 8-23 Februari 2019. Prosesnya berlangsung singkat lantaran keterbatasan sarana untuk menyelenggarakan tes. Sarananya adalah BKN dan sebagian milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada Maret mendatang Kemendikbud sudah harus mempersiapkan ujian nasional. “Jadi kami pakai bulan ini alatnya,” ujar Syafruddin.

Baca Juga
Komentar
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More