USD
Rp14.110
(+0.23%)
SGD
Rp10.406
(+0.17%)
EUR
Rp15.976
(+0.01%)
AUD
Rp10.094
(+0.14%)
DKK
Rp2.141
(+0.02%)
SEK
Rp1.527
(-0.12%)
CAD
Rp10.664
(+0.13%)
NZD
Rp9.694
(+0.17%)
GBP
Rp18.246
(-0.04%)
HKD
Rp1.798
(+0.23%)
JPY
Rp128
(+0.32%)
SAR
Rp3.762
(+0.24%)
CNY
Rp2.085
(+0.13%)
MYR
Rp3.461
(+0.05%)
THB
Rp452
(+0.11%)

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Serang 7,17 Tahun

Milenia.idData dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan,  Kabupaten Serang bersama dengan Tangerang Selatan menduduki peringkat tertinggi rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten.

“Dari data BPS,  angka rata- rata lama sekolah warga Kabupaten Serang mengalami peningkatan sebesar 0,19 yakni menjadi 7,17 tahun pada 2017 dari tahun 2016 yang hanya sebesar 6,98,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya, dalam keterangan tertulisnya di Serang,  Rabu.

Menurutnya, peningkatan angka rata-rata lama sekolah tidak lepas dari program prioritas yang dicanangkan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Yakni fokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit dari angka pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

“Angka rata-rata lama sekolah ini merupakan salah satu penyumbang IPM, dan meningkat sangat baik,” kata Asep.

Ia mengatakan, berbagai program digulirkan semasa kepemimpinan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, mulai dari beasiswa, pendidikan kesetaraan, insentif guru, perbaikan ruang kelas, hingga pengembangan sekolah satu atap (satap).

Menurut Asep, 1.650 siswa SD dan 2.452 siswa SMP telah mendapatkan beasiswa. Selain itu, 351 guru PAUD mendapat beasiswa dan 2.851  mendapatkan insentif.

“Beasiswa ini untuk menjamin semua warga bisa sekolah. Pesan Ibu Bupati, tidak boleh ada siswa putus sekolah,” katanya.

Asep menjelaskan, guru di Kabupaten Serang pun dibanjiri insentif. Terbaru, untuk 1720 guru honorer non K2.

“Sebelumnya, ada insentif untuk 8.686 guru ngaji dan 1.165 guru TPQ dengan anggaran Rp 6,04 miliar, dan insentif untuk dua guru TKK dengan anggaran Rp 57,6 juta” kata Asep.

Selain itu, Asep menambahkan, insentif untuk 152 pegawai honorer K2 nonguru total Rp 638,4 juta, insentif untuk 6.190 guru madrasah diniyah awaliyah total Rp 7,4 miliar, insentif untuk 5 guru bantu sekolah total Rp 84 juta, insentif untuk 691 guru SD K2 total Rp 5,8 miliar, dan insentif untuk 121 guru SMP K2 total Rp 1,01 miliar. “Pengembangan kompetensi guru juga terus dilakukan,” katanya.

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, Pemkab Serang telah  menggulirkan program kesetaraan Paket A, B, dan C. Paket A sebanyak 360 siswa, Paket B 1.620 siswa, dan Paket C sebanyak 2.310 siswa.

“Kemudian pengembangan dan dukungan untuk program SMP Satap, juga terus kami lakukan,” katanya.

Menurut Asep, per tahun sudah dilaksanakan perbaikan 252 ruang kelas rusak dengan anggaran Rp26,6 miliar. Perbaikan ruang kelas yang dilakukan tidak hanya fokus dari APBD, juga dari bantuan sosial perusahaan. “Perbaikan ruang kelas ini membutuhkan anggaran besar sehingga kami membutuhkan bantuan dari berbagai pihak,” katanya.

Program pendidikan yang sudah dilaksanakan, kata Asep, telah menghasilkan peningkatan rata-rata lama sekolah sebesar 0,19 tahun dan sebagai angka tertinggi di Banten.

“Padahal pada kurun tahun 2015 sampai 2016, peningkatan rata-rata lama sekolah hanya 0,01 tahun,” katanya.

Sementara pendapat berbeda diungkapkan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten.

Pattiro menilai komitmen pembangunan pendidikan di Kabupaten Serang tidak selaras dengan implementasi di lapangan. Dari hasil kajian data pokok pendidikan (dapodik) 2018 tercatat,  sebanyak 1.033 sekolah di Kabupaten Serang, Banten rusak. Rinciannya, 555 ruang kelas rusak sedang dan 478 ruang kelas rusak berat.

Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang periode 2016-2021, tercantum akan meningkatkan meningkatkan standar sarana dan prasarana, termasuk target ruang kelas yang direhab per tahun.

“Dengan target RPJMD yang telah ditetapkan semestinya sudah mampu untuk menyelesaikan pembangunan ruang kelas di Kabupaten Serang. Hanya saja hal ini belum dapat terealisasi dengan baik dalam pelaksanaannya,” kata Bahrul, waktu lalu.

Ia mengatakan, terjadi ketidaksesuaian target pelaksanaan di Dinas Pendidikan dan DPKPTB dengan target perencanaan dalam RPJMD. Ada fluktuasi alokasi anggaran dengan jumlah target yang akan direhab atau dibangun dalam rentang tahun 2016-2018.

Dari APBD Kabupaten Serang tahun 2016-2018, Kabupaten Serang telah mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2016 untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar sebesar Rp 39.028.328.800 dengan target 160 ruang kelas walaupun hanya tercapai 81 ruang kelas saja, kemudian 2017 sebesar Rp 37.178.821.000 dengan target 284 ruang kelas akan tetapi yang terealisasikan yaitu 217 ruang kelas dan 2018 sebesar Rp 29.429.191.700 dengan target sebanyak 326 ruang kelas.

“Namun terjadi ketidaksesuaian anggaran dengan target karena dalam tiga tahun anggaran rehab dan pembangunan ruang kelas baru sekolah dasar terus menurun sementara jumlah target yang dialokasikan semakin naik,” katanya.

Ia menilai, bahwa ada masalah tata kelola pembangunan pendidikan dasar di Serang. Ada ketidakakuratan dalam data, keterlambangan pembangunan dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan yang tidak akurat.

Disampaikan Bahrul, perlu ada strategi khusus peta jalan (roadmap) percepatan perbaikan sekolah rusak untuk menyelesaikan banyaknya ruang kelas yang dalam rusak sedang dan rusak berat.

“Jika tidak ditangani dengan maksimal oleh pemerintah daerah maka ruang kelas akan semakin bertambah. Karena usia bangunan dan pemeliharaan yang kurang dari pihak sekolah,” katanya.

Baca Juga
Komentar
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More