USD
Rp14.096
(+0.1%)
SGD
Rp10.401
(+0.04%)
EUR
Rp15.956
(+0.12%)
AUD
Rp10.044
(+0.5%)
DKK
Rp2.138
(+0.12%)
SEK
Rp1.508
(+1.27%)
CAD
Rp10.621
(+0.4%)
NZD
Rp9.652
(+0.44%)
GBP
Rp18.314
(-0.37%)
HKD
Rp1.796
(+0.11%)
JPY
Rp127
(+0.15%)
SAR
Rp3.759
(+0.09%)
CNY
Rp2.085
(+0.03%)
MYR
Rp3.453
(+0.24%)
THB
Rp452
(-0.03%)

Tahun Politik Jadi Tantangan Jurnalis Jaga Independensi

Milenia.id – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Akhmad Munir menilai independensi menjadi tantangan pers menghadapi tahun politik 2019.

“Harapannya, pers harus lebih mengedepankan independensi dalam bersikap dan menyajikan pemberitaan,” ujarnya di sela menjadi pembicara seminar Hari Pers Nasional bertema “Peran Pers Dalam Mewujudkan Pemilu 2019 yang Aman dan Damai” di Unitomo Surabaya, Jumat.

Menurut dia, saat Pemilu pers menjadi salah satu institusi dan pemangku kepentingan yang bisa membentuk opini publik tentang kecenderungan ke mana hasil Pemilu, ditambah campur tangan pemilik modal di sejumlah perusahaan pers mewarnai kebijakan redaksi.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian pers nasional dimiliki oleh pengusaha yang juga pendiri dan pemimpin partai politik tertentu sehingga jelas-jelas mendukung calon tertentu usungan partainya dan kurang proporsional terhadap calon lainnya,” ucapnya.

Direktur Pemberitaan LKBN Antara tersebut menyebut pers era industri menyebabkan konglomerasi pers, termasuk pers asing, terutama dari Barat yang telah masuk ke Tanah Air dan membawa nilai-nilai yang tak jarang bertentangan dengan budaya bangsa.

Karena itulah, kata dia, pers harus mampu berada di luar kepentingan partai politik tertentu dan berkewajiban mengabdi kepada masyarakat, bukan sebagai partisan.

“Pers harus berdasarkan peristiwa atau fakta, yaitu menghasilkan berita akurat sesuai kejadian. Tidak justru beropini yang dikhawatirkan berimbas negatif pada kelancaran serta keamanan, khususnya Pemilu,” kata dia, dilansir dari Antaranews.

Dengan demikian, signifikannya peran pers di Pemilu 2019 harus diimbangi independensi, terutama selama proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut berlangsung, mulai persiapan, hari pelaksanaan pemungutan suara hingga setelahnya.

Turut menjadi pembicara pada seminar tersebut Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan serta Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama KH Marzuki Mustamar.

Seminar yang diikuti ratusan undangan dan mahasiswa tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional 2019 yang tahun ini dipusatkan di Jawa Timur.

Sementara,  Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyebut, selama 2,5 tahun terakhir, jurnalisme di Indonesia juga terganggu oleh membanjirnya berita-berita hoaks atau kabar bohong. Bahkan, fakta kebenaran yang diungkap oleh media arus utama kerap tertutup oleh berbagai berita hoaks.

Yosep menilai berita-berita hoaks itu belakangan semakin mengkhawatirkan karena telah bercampur dengan ujaran kebencian, prasangka suku-agama-ras-antargolongan (SARA), paham radikalisme dan ajakan melakukan aksi kekerasan.

“Berita hoaks ini bukan semata memuat kobohongan, tapi juga menebar kebencian, prasangka SARA, fitnah, dan juga ketidakpercayaan kepada badan-badan publik. Pada saat menjelang Pilkada serentak 2017 fenomena ini kian menguat,” ujar dia, dilansir dari Tirto.id

Yosep juga menyoroti banyaknya berita hoaks yang diproduksi oleh situs-situs yang mengaku sebagai media siber dan penyebarannya terbantu oleh media sosial (medsos). Akibatnya, masyarakat sulit untuk membedakan berita yang benar dan informasi hoaks.

Dalam konteks ini, semestinya pers di Indonesia berupaya keras menghadirkan informasi akurat untuk melawan berita-berita hoaks.

Akan tetapi, Yosep mengkhawatirkan maraknya praktik wartawan menggunakan sumber di medsos untuk mendapatkan ide dan mengembangkan berita. Sementara itu, media sosial lalu menjadi sarana penyebaran berita-berita media yang sebelumnya juga bersumber dari info di medsos.

“Dengan demikian muncul efek viral yang luas dan menimbulkan pro-kontra sebuah masalah yang sebetulnya bersumber dari berita hoaks yang tak jelas ujung-pangkalnya,” kata dia.

Dia menegaskan kenyataan ini tak bisa dibiarkan terus terjadi karena merugikan hak publik atas informasi yang benar. “Otoritas kebenaran faktual harus dikembalikan kepada media arus utama yang terverifikasi di Dewan Pers,” kata Yosep.

Dia menilai pesatnya pertumbuhan perusahaan pers di Indonesia belum dibarengi dengan kehadiran media-media berkualitas yang memuat berita-berita hasil kerja jurnalistik yang profesional dan mematuhi kode etik jurnalis.

Berdasar catatan Dewan Pers, menurut Yosep, di Indonesia saat ini ada sekitar 2.000 media cetak. Namun, hanya 567 media cetak yang memenuhi syarat kualifikasi Dewan Pers sebagai media profesional pada 2014. Pada 2015, angkanya menyusut menjadi 321 media cetak.

Sedangkan jumlah media siber diperkirakan mencapai 43.300. Tapi, Yosep mencatat media siber profesional dan lolos syarat pendataan Dewan Pers pada 2014 hanya 211 media siber. Angka ini menyusut lagi menjadi hanya 168 media siber pada 2015.

Dewan Pers juga mencatat, sampai akhir 2014, tercatat ada 1.166 media radio dan 394 media televisi. Pada 2015 media radio mengalami penyusutan menjadi 674. Sedangkan televisi bertambah menjadi 523.

Baca Juga
Komentar
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More