USD
Rp14.110
(+0.23%)
SGD
Rp10.406
(+0.17%)
EUR
Rp15.976
(+0.01%)
AUD
Rp10.094
(+0.14%)
DKK
Rp2.141
(+0.02%)
SEK
Rp1.527
(-0.12%)
CAD
Rp10.664
(+0.13%)
NZD
Rp9.694
(+0.17%)
GBP
Rp18.246
(-0.04%)
HKD
Rp1.798
(+0.23%)
JPY
Rp128
(+0.32%)
SAR
Rp3.762
(+0.24%)
CNY
Rp2.085
(+0.13%)
MYR
Rp3.461
(+0.05%)
THB
Rp452
(+0.11%)

Banten Provinsi Terbanyak Caleg eks Napi Korupsi, Disusul Maluku Utara dan Bangka Belitung

Milenia.id – KPU resmi mengumumkan 49 caleg eks napi korupsi pada Rabu 30 Januari 2018 kemarin.

Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, ada 12 partai yang terdapat eks koruptor dalam daftar calegnya. Hanya 4 partai yang tidak mengusung mantan koruptor menjadi caleg, yakni PKB, PPP, NasDem dan PSI.

Hasil penelusuran tim redaksi milenia, Banten menjadi provinsi dengan jumlah caleg eks napi korupsi terbanyak.  Jika diurutkan,  caleg eks koruptor terbanyak adalah Banten (6 caleg), Maluku Utara (5 caleg), dan Kepulauan Bangka Belitung (4 caleg).

Caleg eks korupsi dari Banten  ada Agus Mulyadi Randil caleg DPRD Provinsi Banten dari Dapil 9 dengan nomor urut 5. Agus Mulyadi Randil. Sebelum jadi caleg Golkar, ia adalah Kepal Biro Umum Perlengkapan Pemprov Banten. Ia pernah terjerat kasus korupsi pengadaan lahan sistem pertanian terpadu 2009-2010 yang merugikan keuangan negara sampai Rp 54 miliar.

Kedua, Heri Baelanu caleg DPRD Pandeglang dapil Pandeglang 1 nomor urut 9. Heri Baelanu adalah caleg DPRD Pandeglang dari Golkar yang pernah terjerat korupsi bantuan sosial (bansos) senilai Rp 1,4 miliar. Ia divonis hakim Tipikor Serang selama 1 tahun dan pidana denda Rp 50 juta.

Kemudian, Dede Widarso dari caleg DPRD Pandeglang Dapil Pandeglang 5 nomor urut 8. Dede Widarso adalah caleg DPRD Pandeglang dari Dapil 5 dari Partai Golkar. Ia adalah mantan kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Pandeglang. Ia pernah terjerat kasus korupsi raskin. Pada 2013, kasasi Mahkaman Agung memvonis Dede pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta.

Dan terakhir Desy Yusandi dari caleg DPRD Banten dari dapil Banten 6 nomor urut 4.

Desy Yusandi merupakan politisi Golkar yang terjerat korupsi pembangunan puskesmas di Tangerang Selatan tahun 2011-2012. Nama Desy dijadikan tersangka kasus korupsi bersama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Kadis Kesehatan Tangsel Dadang M Epid, dan Kabid Sumber Daya Kesehaan Tangsel Mamak Jamaksari dan Sekdis Dinkes Banten Neng Ulfah. Ia divonis PN Serang pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Ia juga diminta membayar uang pengganti Rp 431 juta.

Dua caleg lain yaitu Johny Husban caleg DPRD Kota Cilegon dari dapil Cilegon 1 nomor urut 4, partai Demokrat.

Johny Husban Caleg DPRD Cilegon ini pernah tersangkut korupsi pembangunan tiang pancang Pelabuhan Kubangsari tahun 2010 senilai Rp 49,1 miliar. Akibatnya, ia divonis hakim PN Serang 1 tahun 10 bulan penjara.

Dan terakhir Bahri Syamsu Arief caleg PAN dari Cilegon 2 nomor urut 1.

Bahri Syamsu Arief merupakan mantan anggota DPRD CIlegon. Pernah terjerat kasus korupsi honorarium ganda anggota DPRD Cilegon tahun anggaran 2005-2006 dan merugikan negara Rp 2,2 miliar. Ia divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Provinsi kedua napi caleg eks korupsi adalah Maluku Utara dengan 5 caleg.
Satu dari kelima caleg itu ada Husen Kausaha, caleg DPRD Kabupaten Maluku Utara (Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 2), Partai Gerindra.

Kedua Hamid Usman, caleg DPRD Provinsi Maluku Utara (Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1), Golkar dan Arief Armain, caleg DPRD Provinsi Maluku Utara (Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 1), Partai Berkarya.

Dua caleg eks napi korupsi lainnya yakni Welhemus Tahalele, caleg DPRD Provinsi Maluki Utara (Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 2), Partai Hanura dan Akhmad Ibrahim, caleg DPRD Provinsi Maluku Utara (Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 5), Partai Hanura.

Provinsi lain dengan jumlah eks napi korupsi yakni Bangka Belitung.

Ada nama Ferizal, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur (Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 1), Partai Gerindra. Kedua Mirhammuddin, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur (Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1), Partai Gerindra. Ketiga Masri, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur (Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 2), PAN.

Terakhir, dari DPD Provinsi Bangka Belitung, Hamzah, nomor urut 35.

Pengumuman caleg mantan napi korupsi oleh KPU ini sejalan dengan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Nama caleg dengan status narapidana harus diumumkan statusnya secara terbuka kepada publik.

Baca Juga
Komentar
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More