USD
Rp14.110
(+0.23%)
SGD
Rp10.406
(+0.17%)
EUR
Rp15.976
(+0.01%)
AUD
Rp10.094
(+0.14%)
DKK
Rp2.141
(+0.02%)
SEK
Rp1.527
(-0.12%)
CAD
Rp10.664
(+0.13%)
NZD
Rp9.694
(+0.17%)
GBP
Rp18.246
(-0.04%)
HKD
Rp1.798
(+0.23%)
JPY
Rp128
(+0.32%)
SAR
Rp3.762
(+0.24%)
CNY
Rp2.085
(+0.13%)
MYR
Rp3.461
(+0.05%)
THB
Rp452
(+0.11%)

Pembentukan BUMD Agrobisnis Banten Tunggu Hasil RPJMD Perubahan

Milenia.id –Pemerintah Provinsi Banten melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2017-2022 dalam upaya memasukan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis dalam RPJMD Banten.

“Saya minta revisi RPJMD harus segera, dirumuskan, formulasikan oleh temen-temen yang ada di SKPD bawa kedewan segera. Karena kita menjadi target bahwa pada tahun 2018 dan 2019 seharusnya sudah kita bentuk (BUMD Agribisnis),” kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat membuka forum Konsultasi Publik Revisi RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 di pendopo gubernur Banten di Serang, Rabu.

Selain Gubernur,  hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten Ino S Rawita, Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah, Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim dalam arahannya menjelaskan, revisi RPJMD ini dimaksudkan untuk mengakomodasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis yang belum tertuang secara gamblang dalam RPJMD sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan bukti nyata kehadiran pemerintah di sisi ekonomi melalui BUMD ini.

Gubernur mengatakan, pemerintah daerah harus memastikan pembentukan BUMD ini menguntungkan petani. Dibentuknya BUMD agrobisnis untuk memotong jalus distribusi dari Petani ke Konsumen.

“Hal ini dilakukan agar masyarakat diuntungkan secara langsung. Oleh karena itu intervensi pemerintah terhadap agrobisnis sangat diperlukan agar ada keberpihakan terhadap masyarakat,” jelas Gubernur Banten

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Babar Suharso mengatakan, meskipun akan dilakukan perubahan RPJMD Banten, pembentukan BUMD Agrobisnis tetap dilanjutkan seiring dengan adanya perbahan RPJMD Banten 2017-2022.

“Pembentukan lembaganya untuk BUMD Agrobisnis sambil berjalan seiring dengan perubahan RPJMD. Sebab yang perlu masuk dalam RPJMD tersebut adalah butuh payung hukum Perda untuk penyertaan modalnya, sehingga harus ada di RPJMD,” kata Babar.

Saat ini, kata dia, proses pembentkan BUMD Agrobisnis tersebut sedang dalam proses finaslisasi di panitia khusus Raperda pembentukan BUMD Agrobisnis.

“Sedang finalisasi di pansus Raperda pembentukan BUMD Agrobisnis, tinggal diagendakan dalam paripurna,” kata Babar.

Sebagai informasi,  Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  Agrobisnis. Sayang,  gagasan tersebut harus terganjal aturan, karena tidak gamblang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

BUMD gagasan Wahidin Halim tersebut, juga gagal diluncurkan pada HUT ke-18 Provinsi Banten karena Pemprov Banten harus terlebih dahulu merevisi Peraturan Daerah (perda) tentang RPJMD.

Baca Juga
Komentar
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More